ACFTA dan Pengaruhnya Terhadap Industri & UKM di Indonesia

ya brother and sister,

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN–Cina (ASEAN–China Free Trade Area, ACFTA),
adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN
dan Cina. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002, dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010. (diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-Tiongkok)

berikut ini merupakan dua pandangan brother kita mengenai dampak dari ACFTA ini terhadap Industri & UKM di Indonesia.

Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya ACFTA yang diberlakukan oleh Indonesia:

Dampak Negatif:

Serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri
pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh
penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menegah). Jumlah
IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806
dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di
antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk
dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).



Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%. Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting
setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil Cina atau setidaknya
pedagang tekstil.



Karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk yang kecil seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor- sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi
Indonesia.



Jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan Cina. Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09%. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil
olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah
sangat digemari oleh Cina yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber
energi untuk menggerakkan ekonominya.


Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.



Dampak Positif:

ACFTA akan membuat peluang kita untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA



Dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan voume perdagangan. Hal ini di motivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen. Sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi

ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat. Namun disamping itu faktor laba bersih, prosentase payout ratio atas laba juga menentukan
besarnya dividen atas laba BUMN. Keoptimisan tersebut, karena dengan adanya
AC-FTA, BUMN akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan dapat
menjual produk ke Cina dengan tarif yang lebih rendah pula. Porsi terbesar (91
persen) penerimaan pemerintah atas laba BUMN saat ini berasal dari BUMN sektor
pertambangan, jasa keuangan dan perbankan dan telekomunikasi. BUMN tersebut
membutuhkan impor barang modal yang cukup signifikan dan dapat menjual sebagian
produknya ke pasar Cina.

Dodi Ihsan Taufiq
13709027
Kementerian Eksternal dan Kajian